Hukum tata ruang kota di Indonesia

Berkembangnya nilai dan etika terhadap lingkungan tidak lain karena manusia semakin menyadari pentingnya kualitas, pelestarian, dan daya dukung lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia. Karena itu pola pembangunan yang berkelanjutan dan yang berwawasan lingkungan hidup seperti yang menjadi komitmen pembangunan PJPT II merupakan suatu upaya dan tantangan pembangunan di masa kini dan mendatang. Dalam lingkup perkotaan, masalah lingkungan hidup seringkali timbul akibat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota yang tidak diimbangi atau seharusnya didahului dengan kesiapan penyusunan rencana tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.

Sejauh ini, paling tidak berdasarkan pengalaman menyusun rencana tata ruang kota (Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana teknik Ruang Kota) di Jawa Timur, Bali, NTB Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur sejak tahun 1991 sampai dengan 1997, aspek pengelolaan lingkungan hidup perkotaan tidak dimuat atau belum menjadi bagian tak terpisahkan dari materi rencana tata ruang kota yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kota. Sehingga sampai saat ini tidak dapat dikatakan bahwa rencana tata ruang kota kita telah berwawasan lingkungan, dan jika timbul berbagai masalah lingkungan dalam pelaksanaan rencana tersebut tentu merupakan konsekuensi “terencana” yang harus diterima.

[ Download ]

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.