Hukum jaminan proses pembebanan hak tanggungan

Di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Agraria sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hypotheek dan credietverband.

Dengan adanya perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selain hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang telah ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak pakai atas tanah tertentu yang masih didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahkan perlu juga dimungkinkan untuk dibebani hak tanggungan.

Menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing.

[ Download ]

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.